Skripsi pembangunan Analisis Dampak Shock Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara

Saya akan posting Skripsi pembangunan Analisis Dampak Shock Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke-19. Ketika itu, terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh sedang berada pada puncak penderitaannya. Untuk membebaskan diri mereka dan tindasan sistem perekonomian kapitalis, serta dalam rangka ikut

serta meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat disekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi (Baswir, 2000:11). Untuk pertama kalinya Inggris mendirikan toko koperasi di Brighton, dan menerbitkan publikasi bulanan yang dapat digunakan untuk mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Hal itu membuat Inggris membangun koperasi pada tahun 1844. Berdirinya koperasi di Inggris dianggap dapat memajukan perekonomian dan menginginkan agar tumbuhnya koperasi dapat berperan sebagai penghilang dampak negatif, selanjutnya perkembangan koperasipun semakin terlihat di negara-negara lainnya seperti Jerman yang mendirikan koperasi simpan pinjam, Prancis, dan Denmark. Karena keberhasilan Denmark menggembangkan ekonominya melalui koperasi, negara Eropa semakin mendapatkan kemajuan ekonomi. Eropapun mulai mengembangkan pemasarannya dalam hasil industri

dan mencari bahan mentah untuk menggembangkan perindustriannya. Kemajuan koperasi di Eropa akhirnya meluas ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Di Indonesia koperasi diperkenalkan oleh Raden Aria Wiraatmaja, seorang Patih di Purwokerto bermula pada abad 20. Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai rendahan kemudian berkembang kearah koperasi untuk sektor pertanian. Kehadiran koperasi di tengah-tengah masyarakat merupakan usaha

atau badan yang sangat membantu kelangsungan hidup. Koperasi dianggap modal yang cocok bagi mereka yang ekonominya lemah. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara tidak sadar mempersatukan diri untuk menolong diri sendiri dan manusia sesamanya. Mengingat sifat dari koperasi itu, maka tidaklah mengherankan jika pergerakan koperasi amat pesat berjalannya didaerah-daerah bahkan sampe kepedesaan dimana banyak terdapat pertanian-pertanian yang sedang atau kecil.

Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia. Suatu keyakinan yang muncul bahwa koperasi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat luas, tetapi tak selamanya sesuatu usaha selalu berjalan lancar sesuai dengan harapan. Demikian juga koperasi sebagai badan usaha masih memiliki berbagai kendala dalam pengembangannya. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dalam pembangunan koperasi dilihat dari peranan koperasi sebelumnya. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dilihat dari: Pertama, kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Kedua, penyedia lapangan kerja. Ketiga, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kelima, sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (herdy92.wordpres.com).

Kelima peranan koperasi ini ada dalam perekonomian Indonesia guna untuk meningkatkan kemakmuran. Usaha ini tidak mudah akan tetapi harus dilakukan terus untuk masa datang. Masyarakat membangun koperasi, untuk mencapai kemakmuran. Tetapi tak selamanya sesuatu usaha berjalan lancar sesuai dengan

harapan demikian juga koperasi.

Berbagai kelemahan diperbaiki agar sesuai dengan tujuan koperasi dalam memegang peranan yang besar dalam perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut eksistensi koperasi dalam kondisi globalisasi / liberalisasi ekonomi dunia sekarang ini, terutama dalam upaya penyembuhan perekonomian nasional, upaya untuk mendorong dan meningkatkan koperasi adalah hal yang sangat penting. Keikutsertaan semua pelaku ekonomi tersebut diperlukan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Perekonomian koperasi di wilayah Sumatera Utara beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan kontribusi besar dalam peningkatan perekonomian suatu daerah, besarnya peranan koperasi dan UKM Sumut dapat terlihat dengan jumlah yang cukup besar yakni mencapai 187.580 unit (Burhani Antara News, 6 Januari 2012).

Penghasilan yang minim, membuat seseorang selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga tidaklah mengherankan seseorang rela meminjam dana meskipun dengan bunga tinggi. Keinginan yang emakin tinggi untuk meminjam dikalangan masyarakat secara tidak sadar meningkatkan pertumbuhan koperasi di kota-kota, termasuk Kota Medan.

-------------------

Untuk itu, pembangunan koperasi di kota Medan maupun daerah-daerah lainnya perlu diteruskan, karena pembangunan adalah proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan, berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah

pengangguran yang semakin banyak. Dengan berkembanganya koperasi, bukan hanya para anggota koperasi saja yang dapat menikmati peningkatan taraf hidup, melainkan juga anggota-anggota masyarakat umumnya, terutama yang terasa sekali yaitu pada masyarakat di pedesaan dengan terselenggaranya pembangunan masyarakat desa, dimana KUD dan koperasi-koperasi produksi lainnya telah

memperlihatkan peranannya yang penting. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Peranan Koperasi Dalam memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kota Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah penelitian adalah

1. Sejauhmana perkembangan kredit yang diterima anggota koperasi dapat meningkatkan/memberdayakan ekonomi keluarga?

2. Kendala apa yang dialami oleh para anggota koperasi yang memperoleh kredit dlaam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat/keluarga?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

 1. Untuk mengetahui jumlah perkembangan kredit yang diterima anggota koperasi yang dapat meningkatkan/memberdayakan ekonomi keluarga.

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami oleh para anggota koperasi yang memperoleh kredit.

Selegkapnya terkait contoh skripsi ekonomi pembangunan silahkan cek di sini

Skripsi Ekonomi Pembangunan Studi Komparasi Kinerja Keuangan Antara Bank Asing Dan Bank Swasta Nasional Di Indonesia

Kembali lagi saya akan posting Skripsi Ekonomi Pembangunan Studi Komparasi Kinerja Keuangan Antara Bank Asing Dan Bank Swasta Nasional Di Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Struktur perekonomian Indonesia yang merupakan negara agraris tidak terlepas dari sektor pertanian, dimana hubungan antara sektor pertanian dengan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan hubungan yang saling timbal balik. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.
Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di Indonesia sampai saat itu. Walaupun Indonesia merupakan negara agraris, namun sebagian besar petaninya termasuk petani kecil. Petani yang termasuk dalam golongan ini biasanya hanya memiliki lahan pertanian yang diperoleh dari usaha taninya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak petani yang tidak memiliki lahan atau tidak berkuasa lagi atas lahan yang mereka miliki karena dijual atau disewakan. Petani tersebut berusaha menjadi buruh tani atau menyewa lahan petanian milik orang lain atau bekerja di sektor non pertanian (blogspot.com/ 2011/11/peranan-pembangunan-pertanian.di-html/).
Membicarakan pertanian dengan sendirinya kita membicarakan urusan pangan sebagai kebutuhan utama kelangsungan hidup kita dengan melihat hasil sub sektor pertanian sebagai pemasok utama kebutuhan hidup, maka sub sektor pertanian ini sangat strategis kedudukannya dari pada sub sektor lainnya.
Indonesia dengan luas areal tanah pertanian yang begitu dominan, maka strategi  pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian harus menjadi lokomotif pembangunan.
Indonesia sebagai negara agraris, maka pembangunan ekonomi dan industri berbasis pertanian adalah pilihan sangat tepat karena tersedianya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang banyak, dan tradisi bertani yang mendarah daging dengan sendirimya mengandung konsekuensi untuk membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif.
Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila atau untuk mencapai masyarakat yang memiliki industri yang kuat harus didasari dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh dengan memperkuat sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional berupaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan ini merupakan watak ekonomi kerakyatan yang harus tercermin dalam keseluruhan kegiatan dan pelaksaaan pembangunan.
Dalam rangka pembangunan pertanian, pemerintah bergiat meningkatkan pembangunan pertanian di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dengan 3 program pembangunan, yaitu :
1. Pengembangan agraris bertujuan untuk mengembangkan agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing.
2. Peningkatan ketahanan pangan untuk meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan tanaman pangan, distribusi, menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik bagi masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan petani Tujuan pembangunan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan. Upaya meningkatkan pendapatan adalah sangat penting namun tidak berjalan sendiri. Perlu disertakan perombakan berbagai segi kehidupan masyarakat, misalnya pembangunan yang meniadakan ketimpangan, mengurangi ketidakmerataan, dan menghalau kemiskinan petani khususnya. Indonesia merupakan negara yang  tropis dan kaya akan jenis tanaman palawija dan buah-buahan. Iklim Indonesia memungkinkan untuk tumbuh suburnya berbagai jenis tanaman palawija dan buah-buahan tersebut.
Salah satu produk pertanian yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya adalah kelapa sawit. Dalam  perekonomian Indonesia, kelapa sawit (dalam hal minyaknya) mempunyai peran yang cukup strategis karena :
1. Minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontiniu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Ini penting sebab minyak goreng merupakan salah
satu dari 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini mempunyai prospek yang baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak.
3. Dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani kelapa sawit.

Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia), kemudian budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang.
Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Selatan (Deli) dan Aceh dengan luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha. Pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa negara.
Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (Crude Palm Oil) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan rakyat, salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil suatu permasalahan yaitu :
1. Bagaimana peranan modal sendiri terhadap peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bagaimana peranan modal kredit pertanian yang diterima terhadap peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bagaimana peranan luas lahan kelapa sawit terhadap pendapatan untuk kesejahteraan petani kelapa sawit.

Selengkapnya terkait contoh skripsi ekonomi pembangunan dapat anda miliki di sini

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT

1. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Dalam menjalankan proses

tersebut, manusia harus melakukan perkawinan, yang mana menurut aturan hukum Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Maha pencipta, agar dapat menjadi sarana atau lembaga untuk membina kepribadian

yang sempurna. Oleh karena ia sebagai fitrah, maka lembaga perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya sehingga lembaga perkawinan selalu eksis dari masa ke masa dan dalam semua peradaban umat manusia.1 Bahkan, menurut Hilman Hadikusuma (1990:1) perkawinan merupakan perilaku makhluk Allah SWT agar kehidupannya didunia dapat berkembang. Oleh sebab itu, perkawinan selalu terikat dengan perilaku umat manusia sepanjang zaman. Untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi sarana pengaturan penyelesaian kasus-kasus yang terikat dengan perkawinan.22 Perkawinan ialah perilaku makhluk Allah SWT sehingga aspek perkawinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi diseluruh dunia sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua Negara di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP), maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur

tersendiri diluar KUHPerdata. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari konstitusi (UUD 1945 sebelum amandemen) Negara, yang secara tegas merupakan realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut mengamatkan kepada pemerintah untuk membuat ketentuan hukum tentang perkawinan diluar Indonesia agar terdapat unifikasi hukum perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat

Indonesia. Dalam kaitan itu, hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi tiga stelsel hukum yang menjadi sumber hukum, yaitu Hukum Positif (UUP), hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum Positif secara tegas diatur dalam UUP yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia, dan hukum adat yang sifatnya asesoir agama tidak bertentangan dengan UUP yang berlaku secara tradisional menurut adat masing-

masing etnis, dan hukum Islam yang berlaku bagi kalangan orang Islam telah diatur dalam Impres No.1 Tahun 1991 tentang impilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).33 Semua aturan hukum tersebut menjadi acuan dalam rangka mendukung terbentuknya keluarga sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UUP juncto pasal 2 ayat (1) KHI. Pengaturan perkawinan dalam tiga stelsel hukum tersebut secara filosofis mengandung nilai intrinsik yaiitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan

utama dalam perkawinan baik secara tersirat maupun tersurat merupakan ajaran Allah SWT yang harus menjadi bagian dari perilaku manusia. Bahkan, dalam ajaran tertentu, misalnya agama Islam dan Kristen menepatkan nilai keadilan sebagi komponen utama yang harus dicapai dalam suatu perkawinan.4

Dalam agama Islam, misalnya menghendaki agar nilai keadilan ditempatkan sebagai komponen utama dalam semua perilaku yang terkait5 dengan perkawinan, seperti pembagian harta, tanggung jawab suami istri, pemeliharaan anak dan termasuk jika beristri lebih dari satu (poligami). Poligami sebagai salah satu aspek

perilaku dalam perkawinan mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Hanya saja melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia; merupakan suatu perbuatan dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam). Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah, oleh karena poligami

tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.5 Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaanya serta kompilasi hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami,seperti PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai aturan hukum yang mengatur sebagai tegas tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan

tanggung jawab suami istri. Salah satu dampak yang berkaitan dengan poligami adalah masalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya.

Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UUP mengatur tentang “hak dan kewajiban suami istri” dalam perkawinan. Dalam praktek poligami apakah memungkinkan adanya keadilan dalam poligami jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya (pasal 45 dan pasal 54 UUP).

Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.6 Aturan ini mendiskrimasi wanita. Padahal dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo PP Nomor 11 Tahun 2002 tidak ada larangan bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar dan diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan, setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat. Sebelumnya saya juga telah mengadakan pra penelitian di kabupaten pangkajene tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene. Disana saya dilayani dengan baik dan sesuai dengan maksud saya yaitu mengadakan wawancara kepada salah seorang panitera yang memang khusus menerima berbagai kasus yang diajukan oleh masyarakat, saya bertanya kepada panitera tersebut bahwa apakah di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene ini terdapat kasus yang unik dalam artian kasus yang jarang terjadi, lalu panitera tersebut menanggapi maksud saya dan ia mulai menceritakan sebuah kasus yang

menurut saya menantang Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata I pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempa 

B. Rumusan Masalah

Mengapa Pegawai Negeri Sipil Wanita harus memperoleh izin dari atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat?

1. Apa dampak atau akibat hukumnya jika Pegawai Negeri Sipil Wanita tersebut tidak mendapatkan izin oleh atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang harus meminta izin kepada atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

2. Untuk mengetahui dampak atau akibat terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam mekanisme Pegawai Negeri Sipil khususnya wanita.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara, terkait mengenai izin perkawinan Pegawai Negeri Sipil.

Selengkapnya terkait contoh skripsi hukum tata negara dari mulai BAB1 sampai BAB5 Penutup silahkan miliki di sini

Skripsi Hukum Tata Negara Implementasi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Perekrutan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi Hukum Tata Negara Implementasi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Perekrutan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Skripsi Hukum Tata Negara

Pada prinsipnya di dalam suatu Negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah untuk menjalankan atau melaksanakan

undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang- undang. Sedangkan, kekuasaan yudikatif adalah untuk mengontrol apakah undang-undang dijalankan secara benar atau tidak 1. Jika kekuasaan legislatif dan eksekutif serta yudikatif dipegang oleh satu badan (organ) kekuasaan, maka tidak

akan mungkin terlahir kemerdekaan, dan merupakan malapetaka bagi negara yang bersangkutan dan bagi kemerdekaan (liberty) individu. Prinsip pemisahan kekuasaan dan „check and balance‟ dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan atau organ dan mencegah adanya campur tangan antara badan organ Negara, sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara yang bersangkutan. Untuk mencegah jangan sampai kekuasaan legislatif yang di jalankan oleh parlemen memiliki kekuasaan yang melebihi badan (organ) lainnya, dapat dibuat kerja sama antarlembaga kekuasan Negara, misalnya antara parlemen dengan pemerintah (presiden) dalam pembuatan suatu undang-undang.

Demikian juga untuk mencegah agar kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan badan (organ) lainnya misalnya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif di samping sebagai pembuat undang-undang, juga sebagai lembaga „pengawasan‟ terhadap pemerintah, pemberi persetujuan, serta pemberi pertimbangan untuk beberapa keputusan yang di ambil oleh pemerintah, seperti pengangkatan pejabat Negara tertentu 2.

Selain tiga poros kekuasaan tersebut ternyata di indonesia masih dikenal berbagai macam organ/lembaga Negara dalam perkembangannya yang domain kekuasaannya cenderung masuk dalam domain kekuasaan

yudikatif yang lazim penyebutannya diawali dengan kata komisi 3.

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi- fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pembahasan rancangan undang-undang

(RUU) ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenan dengan pengakatan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sewaktu terjadi proses reformasi di tahun 1998 gagasan perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa untuk meningkatkan “check and balance” terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim. Ketika proses amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD

1945 dilakukan. Gagasan mewujudkan lembaga khusus sebagai pengawas eksternal badan peradilan

demi untuk menegakkan kewibawaan peradilan semakin mendapatkan perhatian yang sangat serius dari para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR RI. Melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial 4. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga Negara yang berada di dalam lingkup kekuasaan yudikatif, di atur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: Pasal 24B ayat (1)

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 

Meskipun Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman tetapi Komisi Yudisial bukanlah lembaga/organ Negara yang melaksanakan/pelaku kekuasaan kehakiman

seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial bukanlah organ/lembaga Negara yang menegakkan aturan hukum (code of law) tetapi lebih kepada penegakan etika (code of etic) perilaku hakim dalam rangka menjaga kesucian dan keluhuran martabat hakim5. Berdasarkan konstitusi, proses perekrutan hakim agung memang Melibatkan tiga lembaga, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Presiden. Ditegaskan dalam konstitusi, Komisi Yudisial yang diamanatkan untuk melakukan proses rekrutmen hakim agung agar yang terpilih tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Komisi Yudisial lalu mengusulkan calon hakim agung ke Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk disetujui atau sebaliknya. Setelah disetujui legislatif, Presiden mengangkat mereka seperti ketentuan pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

------------------------- Terpotong

Di banyak negara, proses pemilihan hakim agung biasanya akan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pemerintah, parlemen atau kekuatan politik tentu biasanya akan bersaing untuk mempengaruhi proses

pemilihan calon hakim agung. Tak jarang, proses pemilihan dipolitisasi atau didominasi oleh pemerintah, partai politik yang menguasai parlemen atau hirarki peradilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung).

Kondisi demikian membuat pemilihan hakim agung menjadi paling rentan diintervensi dibanding elemen-elemen independensi peradilan lainnya. Namun terkait pemilihan hakim agung, walaupun konstitusi dan

peraturan perundang-undangan mengatur mekanismenya, tetap sja sulit untuk menghindari terjadinya upaya politisasi. Anthony Blackshield lebih tegas menyatakan bahwa pemilihan hakim agung itu politis. Ada tiga politisasi. pertama, pemerintah atau parlemen memilih hakim agung yang memiliki sikap politik yang sama

dengan mereka. Kedua, calon hakim agungnya sendiri merupakan anggota parlemen dan aktif dalam partai politik. Ketiga, pemilihan hakim agung atas dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang

menyebabkan independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakim dan peradilan dibuat untuk tunduk pada kepentingan politik, sehingga independensi dan imprasialitas hakim dalam memutus perkara akan

dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, maka mekanisme pemilihan hakim agung harus didesain untuk meminimalisir upaya politisasi7.

B. Rumusan Masalah Skripsi Hukum Tata Negara

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada perekrutan hakim agung di atur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat?

2. Apakah dalam mekanisme perekrutan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat sejalan dengan hakikat persetujuan yang dimaksud dalam pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian Skripsi Hukum Tata Negara

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada perekrutan hakim agung yang di atur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Untuk mengetahui mekanisme perekrutan hakim agung secara hakikat persetujuan yang dimaksud dalam pasal 24A ayat (3) Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selengkapnya terkait contoh skripsi hukum tata negara dari BAB1 hingga BAB 5 Penutup Silahkan anda miliki di sini

Contoh Skripsi Hukum Tata Negara Terbaru 2014 Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PENGGUNAAN MEDIA TELEVISI SEBAGAI MEDIA KAMPANYE

Saya akan kembali memposting contoh skripsi hukum tatanegara dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PENGGUNAAN MEDIA TELEVISI SEBAGAI MEDIA KAMPANYE (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk

mencapai cita negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Hal ini kemudian termaktub dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip

demokrasi. Perubahan tersebut telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia yang memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan yang secara rigid diatur dalam UUD NRI 1945.

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) berlangsung.Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat,sistem pemilu telah diubah dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung.

Melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu yang sebelumnya diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Untuk pemilu legislatif yang diatur dengan Pasal 22E,selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah, sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta dengan pemberian dan pemungutan suara secara Iangsung, umum, bebas, dan rahasia.1 Robert A.Dahl menggambarkan pemilu sebagai gambaran ideal dan

maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana

tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.2 Selanjutnya pada tahun 2007,berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukkan sebagai agenda pemilu di Indonesia.3 Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Upaya pemerintah di era reformasi patut dihargai terutama tekadnya untuk menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keputusan untuk mengadopsi mekanisme

pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.4 Hal ini merupakan salah satu

langkah maju dalam kebijakan desentralisasi dan proses demokratisasi di Indonesia. Dorongan untuk melaksanakan pemilukada secara langsung ini antara lain karena mekanisme demokrasi secara tidak langsung belum menjamin terakomodasinya aspirasi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Pemilukada yang

diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat,khususnya bagi masyarakat yang ada di daerah yang telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945”.Kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiamenyatakan bahwa“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.5Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah berdasarkan kedaulatan

yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing,antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat (4) UUDNRI 1945 bahwa: “kepala daerah dipilih secara demokratis”. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol.6 Sedangkan di

dalam perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 59 ayat (1b) bahwa:“calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

---------------------

Kemudian dalamPasal 44 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).

Namun jika salah satu peserta kampanye menawarkan kerja sama kepada salah satu media televisi dengan memonopoli isi siaran dengan siaran kampanye mereka,bukankah hal tersebut telah melanggar ketentuan

pedoman teknis mengenai tahapan kampanye dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye? Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengangkat judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Kampanye

Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye (Studi tentang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana regulasi yang ada dapat mendukung penggunaan media televisi sebagai media kampanye secara adil ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah untuk:

1. Untuk mengetahui regulasi mengenai kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penggunaan media televise sebagai media kampanye.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah calon Walikota dan Wakil Walikota 2014 di Kota Makassar dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye.

Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi acuan mengenai regulasi mengenai kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye.

2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan kampanye yang lebih bersih dan adil.

Selengkapnya skripsi hukum tatanegara dari BAB1 hingga BAB5 penutup dapat anda miliki di sini

CONTOH JUDUL SKRIPSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM /TARBIYAH

Kali ini saya akan posting Kumpulan Judull Skripsi Pendidikan Agama Islam / Tarbiyah

1. Judul Skripsi Pendidikan Agama Islam/Judul Skripsi Tarbiyah: Perann Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Pribadi Muslim Siswa SMP Lab Universitas Negeri Malang

2. Judul Skripsi Pendidikan Agama Islam/Judul Skripsi Tarbiyah: Manajemen Humas Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Lembaga Di MAN Malang I

3. Judul Skripsi Pendidikan Agama Islam/Judul Skripsi Tarbiyah: Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran PAI Siswa (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Batu).

4. Judul Skripsi Pendidikan Agama Islam/Judul Skripsi Tarbiyah: MANAJEMEN PERSONALIA (Studi Kasus Peningkatan Kualitas Personalia di MAN Tlogo Blitar)

5  Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Islam Alma’arif Singosari Malang

6.  Korelasi Antara Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa di MAN 3 Malang

7. KONTRIBUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN SISWA SEUTUHNYA DI SMA NEGERI 1 LAWANG

8. PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BABAT LAMONGAN

9. UPAYA GURU AGAMA DALAM MEMBINA MENTAL GENERASI MUDA DI MAN SOOKO MOJOKERTO

10. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga

11. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural (Studi Kasus di SMA Negeri 1

Malang)

12. Pemberdayaan  Pendidikan Perempuan Menuju Masyarakat Modern (Studi Kasus di KAMMI Daerah Malang)

13. STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA

DI SMA PGRI LAWANG

14. PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) TEMBAKBERAS JOMBANG

15. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA  MANUSIA PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo)

16. PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Di SMP Negeri 13 Malang)

17. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AKHLAK PADA SISWA KELAS IX SMP PGRI 12 PONDOK LABU (Studi Penelitian

Kelas IX SMP PGRI 12 Pondok Labu)

18. PERANAN ORANG TUA DALAM MEMBINA KECERDASAN SPIRITUAL ANAK DALAM KELUARGA

19. Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

20. Anak Putus Sekolah dan Cara pembinaannya di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen

21. Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Pada Mata Kuliah Istima’ I (Studi Analisis Deskriptif Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2004/2005

22. Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murobahah di PT. BMI TBK.. Cabang Kediri.

Jika anda tertarik dengan semua judul skripsi ini anda Skripsi Lengkapnya dari Mulai BAB1 Hingga BAB 5 Penutup. Silahkan cek di sini

SKRIPSI AKUNTANSI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI AKUNTANSI TERBARI TAHUN 2013 DENGAN JUDUL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang skripsi akuntansi 

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yangmempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuahperusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang go public diharuskan membuat laporan keuangan setiap

periodenya. Laporan keuangan tersebut mempunyai tujuan untukmemberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaanyang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangkamembuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggungjawaban(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber- sumber daya yangdipercayakan kepada mereka.

Dewasa ini, banyak perusahaan berskala besar atau kecil baik yang bersifat profit maupun non profit, mempunyai perhatian yang besar di bidang keuangan.Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin tinggi

mengakibatkan adanya perusahaan yang tiba-tiba mengalami kemunduran.Oleh karena itu, agar perusahaan dapat bertahan dan bisa tumbuh berkembang, perusahaan harus mencermati kondisi dan kinerja perusahaan.Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan maka dibutuhkan pula suatu analisis yang tepat.

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan.Selanjutnya, laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan

dengan melakukan analisis.Melalui hasil analisis tersebut, dapat diketahui pengunaan sumber-sumber ekonomi, kewajiban yang harus dipenuhi dan modal yang dimiliki oleh perusahaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan tersebut.

Media yang dapat dipakai untuk menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan.Laporan keuangan adalah gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan.Laporan keuangan tersebut digunakan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dan dilihat melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Harahap (2011: 25) mengatakan bahwa kegiatan analisis laporan keuangan merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, akurat, dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan.Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil- hasilyang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan stategi perusahaan yang akan ditetapkan. Selain itu, dengan melakukan analisis laporan keuangan

perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi.Artinya, Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasimengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatuperusahaan. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh manajemenperusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

Sehubungan dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menarik bagi penulis untuk diteliti. Perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia di mana pada periode 2011 meraup laba bersih Rp 15,481 triliun, meningkat 34,19 % dari periode sebelumnya yakni sebesar Rp 11,537 triliun. Laba tersebut lebih besar dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh oleh PT Indosat Tbk, pesaing terdekat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang hanya memperoleh laba bersih perioede 2011 sebesar Rp 933 triliun (www.idx.co.id).

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, makapenulis tertarik memilih judul: “Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk).

1.2 Rumusan Masalah skripsi akuntansi 

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana kinerja keuangan PT Telekomunikasi

Indonesia Tbk diukurberdasarkan analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode

rasio keuangan dan economic value added?

1.3 Tujuan Penelitian skripsi akuntansi 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PTTelekomunikasi IndonesiaTbk diukur berdasarkan analisis laporan keuangan dengan menggunakan metoderasio keuangan dan economic value added.

1.4 Kegunaan Penelitianskripsi akuntansi 

1.4.1 Kegunaan Teoritis skripsi akuntansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan melalui analisis laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis skripsi akuntansi 

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapatmenambah pengetahuan, wawasan serta informasi penulis, khususnya mengenai kinerja keuangan yang diukur berdasarkan analisis laporan keuangan suatu perusahaan.

2. Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan evaluasi yang berguna bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan penyempurnaan dalam perkembangan kondisi keuangan perusahaan serta proses pengambilan keputusan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuanmasyarakat akankinerja keuangan yang diukur berdasarkan analisis laporan keuangan suatu perusahaan.

4. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya menganalisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan.

Selengkapnya terkait skripsi akuntansi lengap dari bab1 sampai BAB5 penutup termasuk daftar pustaka silahkan cek di sini

CONTOH SKRIPSI AKUNTANSI JUDUL AKUNTANSI REVALUASI TANAH DAN BANGUNAN DALAM PELEPASAN ASET TETAP PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR

KEMBALI LAGI SAYA AKAN POSTING CONTOH SKRIPSI AKUNTANSI DARI FOLDER KOMPUTER SAYA DENGAN JUDUL AKUNTANSI REVALUASI TANAH DAN BANGUNAN DALAM PELEPASAN ASET TETAP PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang - Contoh skripsi akuntansi

Informasi pada saat sekarang ini telah menjadi sebuah komoditas, hal ini terjadi karena informasi telah menjadi bagian penting bagi hampir seluruh segi kehidupan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari terdapat anekdot bahwa barang siapa yang mampu menguasai informasi maka dialah yang menjadi penguasa. 

Begitu besar peran dari informasi. Ketersediaan informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan diambil atas berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari informasi. Oleh karena itu, kualitas dari sebuah keputusan sangatlah bergantung kepada seberapa banyak informasi yang dapat diperoleh serta seberapa relevan dan andal informasi

tersebut digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.Contoh skripsi akuntansi

Salah satu bentuk informasi dalam bidang ekonomi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter (Kieso; 2002).

Informasi dalam laporan keuangan disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan. Adanya laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari sebuah entitas oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal untuk pengambilan keputusan bisnis.Conoh skripsi akuntansi

Dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang benar bagi

para pemakainya, efek dari kesalahan dan penyimpangan dari informasi yang tidak benar sangat fatal karena pengguna informasi dapat mengambil keputusan yang menyesatkan.

Dalam kaitannya untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang berguna, diperlukan pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang harus diungkapkan, serta format penyajian melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi paling bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan (Kieso:2002). Berdasarkan kerangka konseptual Standar

Akuntansi Keuangan (SAK), informasi yang berguna bagi pemakainya adalah informasi yang memiliki empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Agar informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dapat diandalkan, maka laporan tersebut harus cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan, baik yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapannya.Contoh skripsi akuntansi

Pemilihan metode akuntansi yang tepat diperlukan untuk memastikan setiap elemen-elemen dalam laporan keuangan telah diperlakukan sesuai dengan perlakuan akuntasi yang berlaku. Perlakuan akuntansi berbeda-beda bagi setiap elemen laporan keuangan, perlakuan akuntansi juga berbeda bagi beberapa bidang usaha tertentu yang memiliki karakteristik khusus bila dibandingkan dengan

bidang usaha yang umum.

Pada umumnya, karena karakteristiknya yang unik, perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan informasi yang lebih bias dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang lain, terutama dalam hal mengukur, menyajikan, sekaligus

mengungkapkan terutama mengenai aset tetapnya yang berupa aset biologis.

Aset biologis adalah aset yang unik, karena mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam agricultural produce atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang

sama. Karena mengalami transformasi biologis itu maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan ekonomis bagi perusahaan.

International Accounting Standard Committee (IASC) telah mempublikasikan dalam International Financial Reporting Standards (IFRS), perlakuan akuntansi bagi aset biologis yang diatur dalam International Accounting Standard 41 (IAS 41) yang melingkupi tentang akuntansi bagi sektor

usaha agrikultur. Berbeda dengan IFRS, dalam PSAK belum diatur tentang perlakuan akuntansi bagi aset biologis secara spesifik, sehingga belum ada standar yang mengatur tentang bagaimana informasi mengenai aset biologis dapat menjadi informasi yang andal dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)”.

1.2 Rumusan Masalah - Contoh skripsi akuntansi

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perlakuan akuntansi aset biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

2. Kualitas informasi berkaitan dengan aset biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berdasarkan perlakuan akuntansi yang diterapkan.

3. Perbandingan antara perlakuan akuntansi aset biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan IFRS.

1.3 Batasan Penelitian - Contoh skripsi akuntansi

Penelitian ini merupakan studi kasus dan penulis tidak dapat mempengaruhi objek penelitian.

Penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil objek penelitian hanya pada aset biologis berupa tanaman perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Selengkapnya terkait contoh skripsi akuntansi ini dari BAB1 Sampai BAB 6 Pentup termasuk daftar pustaka, Silahkan miliki di sini

JUDUL SKRIPSI AKUNTANSI PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

KEMBALI LAGI SAYA AKAN POSTING TERKAIT CONTOH SRIPSI AKUNTASI KALI INI JUDUL SKRIPSI AKUNTANSI PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Contoh Skripsi Akuntansi 

Bank adalah lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan dihadapkan pada banyak resiko sehingga bank harus mengelolanya dengan baik dan prudential serta dituntut untuk transparan dalam penyampaian laporan keuangannya. Untuk menjaga hal tersebut maka kemampuan bank untuk memiliki kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi hal yang penting karena akan menjadi bahan pertimbangan para investor yang ingin menginvestasikan dananya ke bank tersebut yang tercermin melalui nilai perusahaan. Dengan demikian, praktik tata kelola menjadi sangat penting dengan semakin meningkatnya resiko yang dihadapi bank.

Tujuan utama dari kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan adalah memperoleh laba. Laba merupakan syarat perusahaan untuk dapat terus hidup dan berkembang sesuai dengan prinsip going concern. Agar perusahaan dapat mencapai suatu tingkat laba yang memuaskan salah satu caranya adalah dengan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya atau yang lebih dikenal Corporate Social Responsibility (CSR). Praktik tanggung jawab sosial pada umumnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Contoh Skripsi Akuntansi

Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu brand image perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk mengukur sejauh mana perubahan tingkat profitabilitas setelah menerapkan CSR dapat digunakan dengan menghitung rasio Return on Asset perusahaan sebelum dan sesudah penerapan CSR. ROA dianggap memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Pemerintah juga telah membuat suatu peraturan perpajakan dalam PMK-02/PMK.03/2010 pasal 2

dimana besarnya biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayar perusahaan. Contoh Skripsi Akuntansi

Hal ini merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan- perusahaan yang telah menerapkan praktik Corporate Social Responsibility secara konsisten. Dengan peraturan tersebut diharapkan perusahaan akan menerima timbal balik yang positif setelah menerapkan CSR.

Menurut Kotler dan Lee (Ismail, 2009:35) penerapan CSR dapat menurunkan biaya operasi suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan setelah diterapkannya CSR, perusahaan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk dan menggantinya dengan biaya CSR. Walaupun biaya CSR yang dikeluarkan pada awalnya merupakan biaya pertanggungjawaban

perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan CSR tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi perusahaan dan akhirnya akan meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan mengurangi biaya promosi produknya yang akan berpengaruh pada penurunan biaya operasi perusahaan. Contoh Skripsi Akuntansi

Setiap perusahaan pasti mempunyai karakteristik atau ciri khas yang menggambarkan perusahan tersebut, karakteristik itulah yang membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri dari suatu perusahaan yang menggambarkan bentuk badan usaha yang dapat dilihat dari struktur modalnya, peraturan dan prosedur pendiriannya, perubahan serta pembubarannya, size perusahaan, dan profitabilitasnya. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Nurliana Safitri, 2008 dalam Sri Utami, 2011.

-----------------

Dalam penelitian ini peneliti memilih sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan karena perusahaan perbankan dianggap dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam dan sosial yang relatif tinggi sehingga pengungkapan sosial sangat diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul dalam penelitian ini adalah : “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia “.

1.2 Rumusan Masalah Contoh Skripsi Akuntansi 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka disajikan rumusan masalah sebagai berikut : ” Apakah karakteristik perusahaan (size, umur perusahaan, ROA, ukuran dewan komisaris, dan leverage) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.”

1.3 Tujuan Penelitian Contoh Skripsi Akuntansi 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu : ”Untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (size, umur perusahaan, ROA, ukuran dewan komisaris, dan leverage) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian Contoh Skripsi Akuntansi 

Kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi akademisi, memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan, terutama perusahaan perbankan yang ada di Indonesia untuk memperhatikan lingkungan alam dan sosial.

3. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan karakteristik pengungkapan CSR dalam laporan tahunan di Indonesia. Serta memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai CSR terhadap profitabilitas.

Selengkapnya terkait Contoh Skripsi Akuntansi ini lengkap dari BAB1 hingga BAB5 Penutup silahkan miliki di sini

Contoh Skripsi Ekonomi Pembangunan Judul Skripsi Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara

Kembali lagi saya akan posting Contoh Skripsi Ekonomi Pembangunan Judul Skripsi Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Skripsi Ekonomi Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomis (Basri, 2005:15). Menurut Todaro (2003: 93), pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam industri yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat

paling bawah baik dengan sendirinya maupun campur tangan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2008:9). Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas harga konsumen secara berkala, yaitu pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan biasanya disertai dengan proses sumber daya dan dana negara.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Skripsi Ekonomi Pembangunan

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Investasi juga merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investasi asing.

Penerimaan investasi dalam negeri maupun investasi asing merupakan salah satu pos penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam hal pembiayaan anggaran dan belanja negara. Laju pertumbuhan perekonomian yang didasarkan pada alur investasi positif menggambarkan gerak pacu positif dengan dukungan beberapa faktor penunjang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan keberlanjutan pembangunan diketahui bahwa peningkatan output sektor-sektor ekonomi riil dapat dibentuk melalui mekanisme pertambahan kapasitas produksi. Skripsi Ekonomi Pembangunan

Harrod Domar menyatakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan adanya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka akan semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut. (Todaro, 2000:81)

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari masa ke masa dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan daerah itu menambah produksi. Suatu daerah dipandang menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk adalah

tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan ini produktivitas marginal penduduk adalah rendah sekali. Skripsi Ekonomi Pembangunan

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi. Menurut Todaro (2000:236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.

Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

-------------

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mengukur keberadaan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam menciptakan output. Hal ini mengandung makna bahwa untuk menghasilkan sesuatu output dalam suatu proses produksi maka penggunaan faktor-faktor produksi akan sangat menentukan. Tentunya dilakukan dengan bertitik tolak kepada prinsip efisiensi sehingga memberikan hasil yang lebih bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Demikian pula keberadaan faktor-fakor produksi untuk memacu pertumbuhan ekonomi saling berkaitan penggunaanya dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara” 

1.2 Perumusan Masalah Skripsi Ekonomi Pembangunan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara?

2. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara?

3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara?

1.3 Hipotesis Skripsi Ekonomi Pembangunan

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang kebenarannya harus diuji. Berdasarkan permasalahan di atas maka sebagai jawaban sementara penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, ceteris peribus.

2. Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, ceteris paribus.

3. Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, ceteris paribus.

Selengkapnya terkait contoh skripsi ekonomi pembangunan lengkap dari BAB1 sampai BAB5 Penutup termask daftar pustaka silahkan miliki di sini

Untuk Judul Skripsi Ekonomi pembangunan lainya bisa anda cek di sini

Contoh Skripsi Bahasa Indonesia Terbaru 2014 Judul Skripsi Nasionalisme dalam Novel 5 cm. Karya Donny Dhirgantoro: Analisis Strukturalisme

Kembali lagi saya akan posting Contoh Skripsi Bahasa Indonesia Terbaru 2014 Judul Skripsi Nasionalisme dalam Novel 5 cm. Karya Donny Dhirgantoro: Analisis Strukturalisme
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Skripsi Bahasa Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menarik karena faktor keanekaragamannya, mulai dari suku, budaya, agama, bahasa, warna kulit, dan sebagainya. Sebagai sebuah negara, keanekaragaman Indonesia dapat diilustrasikan dengan bentuk tanganmanusia yang memiliki lima jari. Kelima jari manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu mempermudah manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Lima jari manusia akan berfungsi secara maksimal apabila kelima jari tersebut bersatu dan bekerja sama. Begitu juga dengan keanekaragaman yang ada di negara Indonesia, walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama, bahasa, warna kulit, dan sebagainya, warga negara Indonesia harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan sikap kebangsaan yang kuat.

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti negara atau bangsa, ditambah akhiran isme yang berarti: (a) suatu sikap ingin mendirikan negara bagi bangsanya sesuai dengan paham/ideologinya, (b) suatu sikap ingin membela tanah air/negara dari penguasaan dan penjajahan bangsa asing, (Budiyono, 2007: 208). Menurut Smith (2003: 10) nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. Nasionalisme sebagai manifestasi kecintaan dan kesetiaan tertinggi kepada tanah air, negara, dan bangsa merupakan modal dasar bagi pembentukan negara dan karakter bangsa.  Skripsi Bahasa Indonesia

Kata sya’ab, qaum, ummah banyak digunakan Alquran untuk merujuk makna bangsa. Kata sya’ab yang menjadi kata tunggal dari syu’uban tercantum dalam Alquran pada surat Al Hujurat ayat 13 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

”Wahai manusia kami sesungguhnya telah menciptakan kamu dari seseorang laki- laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Bangsa dalam pengertian politik menurut Dault (2005: 2) adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.  Skripsi Bahasa Indonesia

Semangat kebangsaan atau nasionalisme dari suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari hasrat bangsa itu dalam mewujudkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa tersebut. Nasionalisme merupakan sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita, dan tujuan.

Hal itu diutarakan pula oleh Soekarno (1964: 3) yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah suatu iktikad; suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa.

Menurut Soekarno (1964: 5) semangat kebangsaan atau nasionalisme secara tersirat telah lahir sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Semangat seperti itu terbelah-belah pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Jiwa kebangsaan hanya terlihat sebagai jiwa persatuan satu daerah atau satu kepulauan. Semangat kebangsaan itu secara keseluruhan mempunyai satu tujuan, yaitu mengusir penjajah dari negeri tumpah darah kita ini, Indonesia.

Akan tetapi, wujud nasionalisme seperti itu bersifat lokal. Rasa kebangsaan secara nyata baru dilakukan pada tahun 1908, yaitu Budi Utomo. Bentuk dan arah nasionalisme kita pada saat

itu didasari oleh kesatuan wilayah, kesatuan keinginan, kesamaan nasib, dan kesamaan hal- ihwal. Kesamaan itu diarahkan pada usaha mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Itulah yang terlihat dalam nasionalisme sebelum kemerdekaan Indonesia.  Skripsi Bahasa Indonesia

Bagaimana bentuk semangat kebangsaan atau nasionalisme pada masa kini?

Tampaknya nasionalisme telah mengalami pergeseran makna. Barangkali rasa kebangsaan kita kini telah ternodai atau terancam oleh berbagai faktor dari luar dan dari dalam negeri sendiri. Apakah memang dalam bentuk dan arah seperti sekarang inikah nasionalisme yang kita idamkan untuk membawa bangsa ini ke arah masyarakat yang adil dan makmur?

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, dan menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Karya sastra adalah sebuah hasil ciptaan manusia. Sastra tumbuh dan berkembang karena peranan manusia. Sebuah karya sastra pada dasarnya berisi tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan masyarakat, termasuk persoalan-persoalan sosial. Nasionalisme merupakan bagian dari persoalan sosial, karena menyangkut tentang kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Masalah nasionalisme sering diangkat dalam cerita yang berbentuk novel, salah satunya adalah novel 5 cm.

Novel 5 cm. adalah novel karya Donny Dhirgantoro, yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2005. Novel ini menceritakan tentang perjalanan lima orang bersahabat yakni Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta. Novel ini mengajarkan tentang harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Novel ini mencetak rekor buku laris di Gramedia Bookstore selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2012, novel ini diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama 5 cm.

Novel 5 cm. adalah novel yang mengangkat nilai nasionalisme. Dalam novel tersebut terdapat nilai nasionalisme yang dapat menjadi titik balik bagi segenap pemuda Indonesia untuk kembali menancapkan nilai nasionalisme di dalam benak dan hati mereka, yang dewasa ini mungkin terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar maupun dari dalam negerinya sendiri.

Nasionalisme kita seakan muncul dengan paksaan yaitu ketika ada serangan atau ada ancaman dari pihak luar, kita baru bersatu teguh mengganyang negara yang bersangkutan. Nasionalisme bangsa Indonesia terjadi pasang surut akibat pengaruh global yang telah mendarah daging dalam jiwa generasi Indonesia. Dalam kenyataannya, kini rasa nasionalisme kultural dan politik sudah mengkhawatirkan dalam kehidupan keseharian kita. Nasionalisme merupakan suatu paham yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Permasalahan yang menarik untukdikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah nasionalisme yang terdapat dalam novel 5 cm.

1.2 Rumusan Masalah  Skripsi Bahasa Indonesia

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu rumusan

masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah struktur yang membangun nilai nasionalisme dalam novel 5 cm.

karya Donny Dhirgantoro?

2. Bagaimanakah bentuk nasionalisme yang terdapat dalam novel 5 cm. karya

Donny Dhirgantoro?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  Skripsi Bahasa Indonesia

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas mengingat penelitian harus mempunyai arah

dan tujuan yang tepat. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis struktur yang membangun nilai nasionalisme dalam novel 5 cm.

karya Donny Dhirgantoro.

2. Menganalisis bentuk nasionalisme yang terdapat dalam novel 5 cm. karya Donny

Dhirgantoro.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan terutama bidang bahasa dan sastra

Indonesia, khususnya dalam menganalisis novel dengan teori strukturalisme.

2. Memahami makna nasionalisme secara lebih luas.

3. Memberikan masukan kepada mahasiswa untuk mengkaji dan menelaah novel.

4. Menambah referensi dan membantu pembaca dalam memahami makna yang

terdapat dalam karya sastra.

Selengkapnya terkait Contoh Skripsi Bahasa Indonesai terbaru tahun 2014 ini jika anda ingin memiliki silahkan cek di sini

CONTOH SKRIPSI BAHASA INDONESIA JUDUL PEMEROLEHAN SINONIM KEBENDAAN PADA ANAK AUTISTIK DI PEMATANGSIANTAR

KEMBALI LAGI SAYA AKAN POSTING CONTOH SKRIPSI BAHASA INDONESIA JUDUL PEMEROLEHAN SINONIM KEBENDAAN PADA ANAK AUTISTIK DI PEMATANGSIANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Skripsi Bahasa Indonesia

Istilah autistik dikemukakan oleh Dr Leo Kanner pada 1943 (Simanjuntak, 2009:249). Ada banyak defenisi yang diungkapkan para ahli. Chaplin menyebutkan: “Autistik merupakan cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan

penglihatan dan harapan sendiri, dan menolak realitas, keasyikan ekstrem dengan pikiran dan fantasi sendiri”.

Semua masalah perilaku anak autis menunjukkan tiga serangkai gangguan yaitu: kerusakan di bidang sosialisasi, imajinasi, dan komunikasi. Sifat khas pada anak autistik adalah: (1) Perkembangan hubungan sosial yang terganggu, (2) gangguan perkembangan dalam komunikasi verbal dan non-verbal, (3) pola rilaku yang khas dan terbatas, (4) manifestasi gangguannya timbul pada tiga tahun yang pertama.

Teori awal menyebutkan, ada 2 faktor penyebab autistik, yaitu: (1). Faktor psikososial, karena orang tua “dingin” dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi “dingin” pula; dan (2). Teori gangguan neuro-biologist yang menyebutkan gangguan neuroanatomi atau gangguan biokimiawi otak. Pada 10- 15 tahun terakhir, setelah teknologi kedokteran telah canggih dan penelitian mulai

membuahkan hasil. Penelitian pada kembar identik menunjukkan adanya kemungkinan kelainan ini sebagian bersifat genetis karena cenderung terjadi pada kedua anak kembar. Skripsi Bahasa Indonesia

Meskipun penyebab utama autistik hingga saat ini masih terus diteliti, beberapa faktor yang sampai sekarang dianggap penyebab autistik adalah: faktor genetik, gangguan pertumbuhan sel otak pada janin, gangguan pencernaan, keracunan logam berat, dan gangguan auto-imun. Selain itu, kasus autistik juga sering muncul pada anak-anak yang mengalami masalah pre-natal, seperti:

prematur, postmatur, pendarahan antenatal pada trisemester pertama dan kedua, anak yang dilahirkan oleh ibu yang berusia lebih dari 35 tahun, serta banyak pula dialami oleh anak-anak dengan riwayat persalinan yang tidak spontan, (online), (http:// afrizaldoank.blogspot.com diakses tanggal 7 oktober 2013)). Skripsi Bahasa Indonesia

Gangguan autistik mulai tampak sebelum usia 3 tahun dan 3-4 kali lebih banyak pada anak laki-laki, tanpa memandang lapisan sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, ras, etnik maupun agama, dengan ciri fungsi abnormal dalam tiga bidang: interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang, sehingga kesulitan mengungkapkan perasaan maupun keinginannya

yang mengakibatkan hubungan dengan orang lain menjadi terganggu. Gangguan perkembangan yang dialami anak autistik menyebabkan tidak belajar dengan cara yang sama seperti anak lain seusianya dan belajar jauh lebih sedikit dari lingkungannya bila dibandingkan dengan anak lain.

Anak-anak yang menderita autistik tampil seolah-olah mereka terbelenggu oleh pikiran mereka sendiri, sebab mereka tidak dapat mempelajari bahasa, atau keterampilan sosial yang dibutuhkan di lingkungannya. Anak – anak autistik pada tahun ke dua dari kehidupan mereka biasanya kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya dan tidak berbicara, atau

menggunakan bahasa, walaupun banyak diantara mereka mempunyai kemampuan yang normal. Anak Autistik lebih suka menyendiri dan memiliki kegemaran dengan satu benda. Penderita autistik disebabkan oleh penyakit atau luka di daerah – daerah tertentu di otak (perkembangan otak tidak normal), polusi lingkungan oleh timbal dan air raksa, disfungsi imunulogi, gangguan masa

kehamilan serta abnormalitas sistem gastrointernal (pencernaan), (online), (http://

afrizaldoank.blogspot.com diakses tanggal 7 oktober 2013)). Skripsi Bahasa Indonesia

------------

Dalam perkembangannya, bahasa seorang anak bergantung pada lingkungan anak berada. Semakin sering anak tersebut diajak berbicara maka, semakin banyak kosa kata yang cepat anak kuasai. Misalnya anak semakin sering mendengar kata sinonim, maka semakin banyak pula kata sinonim yang anak kuasai.

Kata sinonim terdiri atas sin (“sama” atau “serupa”) dan akar kata onim “nama” yang bermakna “sebuah kata yang dikelompokkan dengan kata-kata lain di dalam klasifikasi yang sama berdasarkan makna umum”. Jadi sinonim itu adalah kata-kata yang mengandung makna pusat yang sama tetapi berbeda dalam nilai rasa. Atau secara ringkasnya, sinonim itu kata-kata yang mempunyai

denotasi (makna sebenarnya) yang sama tetapi berbeda dalam konotasi (makna kiasan) (Tarigan 1985:17).

1.2 Rumusan Masalah Skripsi Bahasa Indonesia

Masalah adalah persoalan yang membutuhkan penanganan dan pemecahan. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka pokok masalah yang dibicarakan adalah:

1. Bentuk-bentuk sinonim kebendaan apa sajakah yang diperoleh anak autistik pada Bimbingan Anakku?

2. Bagaimana penggunaan teori psikolinguistik behaviorisme terhadap pemerolehan sinonim kebendaan pada anak autistik?

1.3 Batasan Masalah Skripsi Bahasa Indonesia

Untuk memperoleh pembahasan yang mendasar dan secara terinci, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan ini, penulis dapat melakukan pengkajian masalah secara terarah dan penulisan proposal ini akan tercapai sesuai dengan harapan. 

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah terbatas pemerolehan kosa kata konkrit, semantik leksikal dan bukan semantik gramatikal, dan anak berusia 6 tahun.

Selengkapnya terkait Contoh skripsi bahasa indonesia ini dari BAB1 sampai BAB5 dapat anda miliki di Sini