CONTOH SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA JUDUL ANALISIS PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR REKTORAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (STUDI KASUS DIKLAT TEKNIS)

KEMBALI LAGI SAYA AKAN POSTING CONTOH SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA DENGAN JUDUL ANALISIS PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR REKTORAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (STUDI KASUS DIKLAT TEKNIS)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Skripsi Administrasi Negara

 Sumber daya manusia merupakan penggerak dan faktor  utama dalam sebuah organisasi baik organisasi publik maupun swasta, karena itu  dibutuhkan  pengolalaan atau manajemen yang baik yang biasa kita kenal dengan istilah  Manajemen Sumber Daya Manusia.

. Manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai fungsi-fungsi diantaranya perencanaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. (Hasibuan,2006;21). Seluruh fungsi Manajemen Sumber Daya manusia itu bertujuan untuk meningkatkan peran dan kontribusi dari Sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.  

Dalam menghadapi tuntutan tugas atau pekerjaan baik sekarang maupun yang akan datang, maka kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu dari Fungsi MSDM  menjadi sebuah keharusan dan mutlak dilakukan oleh sebuah Organisasi. Pengembangan sumber daya manusia membantu menyiapkan  manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan .

 Pengembangan sumber daya manusia berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Pengembangan juga membantu para tenaga kerja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan oleh adanya teknologi baru atau pasar produk baru, ini merupakan pendapat dari Sadili (2006;107).

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan prestasi kerja pegawai yang mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam bekerja, artinya prestasi masing-masing pegawai dinilai dan diukur menurut kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Pada sisi inilah prestasi individu menjadi jaminan bagi organisasi bahwa organisasi akan tetap mampu menjawab setiap tantangan perubahan dan bahkan menjangkau setiap kemungkinan perubahan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain prestasi organisasi sangat tergantung pada prestasi masing-masing individu anggota organisasi. Skripsi Administrasi Negara

Terkhusus pada organisasi Pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil sebagai asset utama SDM aparatur Negara  yang merupakan pilar utama pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil ini sangat strategis dalam menciptakan efisiensi pelayanan kepada masyarakat yang memang menjadi tugas pokok pemerintah. Mengingat peran yang strategis itu, upaya pemberdayaan dan pengembangan karier PNS harus dilakukan secara terencana, terpadu, terorganisasi sehingga dapat terbentuk sosok Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, semangat pengabdian, pengayoman dan profesionalisme.

Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada tujuan diatas, salah satunya Pendidikan dan Latihan atau biasa disingkat dengan istilah Diklat. Diklat merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai guna memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Berdasarkan PP RI No. 101 tahun 2000, disebutkan bahwa tujuan diklat antara lain: meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melakukan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi,memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir. Dengan adanya PP tersebut memberikan penekanan pada kualitas pegawai negeri untuk selalu meningkatkan kapasitas/kualitas diri yaitu dengan mengikuti diklat. Skripsi Administrasi Negara

Dalam Proses pelaksanaan Diklat yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Unhas, tentunya mengalami banyak kendala, dan secara umum dialami oleh seluruh organisasi pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh  Miftah Thoha dalam hasil penelitiannya ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan diklat, seperti :

1.    Adanya kurikulum diklat yang belum sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Demikian pula dengan ada materi yang kurang berbobot dan tidak berkaitan langsung dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai

2.    Kualitas pengajar di diklat juga ada yang perlu dipertanyakan, terutama pengajar yang dalam memberikan materi di kelas semata-mata berorientasi pada pemenuhan kuota jam

3.    Selama ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pegawai yang sudah mengikuti diklat (alumni peserta diklat). Evaluasi diklat hanya dalam bentuk output berupa sertifikat dan dilakukan sesaat setelah pegawai selesai mengikuti diklat, tetapi tidak setelah pegawai kembali ke instansinya.

4.    Terbatasnya anggaran  untuk melakukan Diklat.(2010:91)

Untuk mencapai tujuan diklat tentunya dibutuhkan pengelolaan atau manajamen diklat yang baik dalam pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan oleh Barnardin dan Russel dalam Ambar & Rosidah (2003:178), bahwa dalam pelaksanaan program diklat mempunyai tiga tahap aktivitas yang harus dilalui, mencakup penilaian kebutuah diklat, pengembangan program pelatihan, dan evaluasi program pelatihan. Ketiga tahap ini semestinya diperhatikan dalam pelaksanaan diklat agar  kualitas diklat menjadi baik sehingga tujuan dari diklat bisa tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meniliti tentang pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Rektorat Universitas Hasanuddin yang berjudul :

‘ANALISIS PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR REKTORAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (STUDI KASUS DIKLAT TEKNIS)’

I.2 Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang di rumuskan dalam bentuk :

Bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Rektorat Universitas Hasanuddin melalui Program Diklat Teknis?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi Administrasi Negara

I.3.1 Tujuan Penelitian Skripsi Administrasi Negara

            Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

Untuk  mendeskripsikan pengembangan Pegawai Negeri Sipil khususnya melalui Program diklat teknis meliputi tahap analisis penilaian kebutuhan pelatihan, tahap pengembangan program diklat dan tahap evaluasi Pelatihan di Kantor Rektorat Universitas Hasanuddin.

 3.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam pembahasan-pembahasan mengenai Manajemen publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak Universitas Hasanuddin dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan peran dan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat terutamanya kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin.

Selengkapnya terkait contoh skripsi administrasi negara ini lengkap dari BAB1 hingga BAB5 penutup silahkan miliki di sini

CONTOH SRIPSI ADMINISTRASI NEGARA JUDUL SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR

KEMBALI SAYA AKAN POSTING CONTOH SRIPSI ADMINISTRASI NEGARA JUDUL SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang contoh skripsi Administrasi negara

Pegawai merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan (Hasibuan, 2011:27). Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan diera globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan disegala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang terjadi saat ini profesionalisme

yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud.

Berikut adalah salah satu contoh kasus yang mengungkapkan tentang kebutuhan sumber daya manusia.

Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) acap mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan, berbagai media massa hampir setiap hari memberitakan tentang buruknya kinerja PNS. Pasalnya, para PNS dinilai kurang produktif, menghamburkan uang negara, dan berdisiplin serta beretos kerja rendah. Stigma buruk itu umumnya ditujukan kepada para PNS di hampir seluruh instansi

pemerintah, termasuk perguruan tinggi.

Membenahi kinerja pegawai, khususnya PNS, di negara kita tak ubahnya seperti balon terpilin, dipencet di sini lalu muncul di sana. Ini tentu bukan saja perkara menyangkut mental, tetapi juga etos serta budaya kerja. Di Indonesia, jumlah PNS mencapai tak kurang dari lima juta orang. Namun, dari jumlah itu, menurut mantan Men-PAN Feisal Tamim, sekitar 60%-nya tidak cukup

profesional dan produktif. Fenomena ini jelas memprihatinkan.

Pegawai mangkir saat jam kantor atau usai hari libur nasional hingga kini memang masih menjadi persoalan di berbagai instansi pemerintah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap dan budaya kerja di kalangan PNS belum tumbuh dan menjadi kesadaran kolektif.skripsi Administrasi negara

Kultur kerja ala PNS tampaknya sulit untuk dielakkan di setiap instansi pemerintah. Pasalnya, budaya dan sistem lingkungan kerja di instansi pemerintah umumnya lebih berorientasi kepada pelayanan publik dan bukan kepada produk. Akibatnya, kinerja dan disiplin pegawai pun tak jauh dari tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) serta tata aturan birokrasi yang sudah baku. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan, PNS juga selalu berlandaskan hanya kepada juklak dan juknis, SK, surat tugas, dan sejenisnya. Karenanya wajar jika di setiap unit dan lingkungan kerja pemerintah dan perguruan tinggi negeri banyak PNS yang terkesan kurang produktif.

Namun demikian, hal itu bukan berarti PNS tak memiliki potensi. Saat ini justru banyak PNS yang potensial namun kurang kesempatan untuk diberdayakan. Lagi pula, kemampuan atau potensi yang dimiliki PNS sangat tergantung kepada atasan masing-masing di setiap unit kerja. Jika atasan di

setiap unit kerja cerdas mengambil kebijakan dalam pemberdayaan bawahannya, maka ada kesempatan PNS itu bekerja sesuai potensi yang dimilikinya. Jadi, adanya stigma buruk terhadap kinerja pegawai di kalangan PNS boleh jadi akan hilang manakala potensi PNS itu diberdayakan sesuai keahlian yang dimilikinya. Tak hanya sebagai pelayan masyarakat tapi juga sekaligus

dalam bidang yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya bidang teknik atau riset.skripsi Administrasi negara

Semestinya, di tengah era globaliasai seperti sekarang dunia birokrasi harus mampu mereformasikan dirinya secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut bidang manajemen organisasi dan keuangan melainkan juga peningkatan mutu dan profesionalisme sumberdaya manusianya. Karena persaingan

global menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Hal ini sekaligus untuk memberikan kepercayaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jika birokrasi di negara kita masih berbelit-belit dan lebih-lebih tidak transparan, sulit investor asing itu akan datang. Itu jelas

sangat merugikan.

Masalah mutu dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) juga tak kalah pentingnya direformasi. Birokrasi yang selama ini diisi lebih banyak oleh kalangan PNS, sebagai SDM utama, setidaknya membutuhkan penyegaran kembali, terutama yang menyangkut mental atau mindset pegawai dari yang bermental PNS menjadi (meminjam istilah Azyumardi Azra) bermental LSM.

Karena itu beberapa hal pokok penting dicatat. Pertama, pegawai PNS harus mendasarkan orientasi pekerjaannya bukan saja sebagai abdi negara tapi juga abdi masyarakat (pelayan publik). Dalam hal ini PNS yang digaji negara semestinya menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat itu harus mengedepankan sikap altruistik atau kepentingan kelompok banyak. Sikap individualistik dalam bekerja justru sangat kontra produktif dengan amanah yang diembannya.

-----------

Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian daerah, khususnya di Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut maka aspek- aspek yang mendukung segala bentuk dan fungsi BKD Kota Makassar haruslah berkualitas dan profesional salah satunya adalah sumber daya manusianya.

Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar harus dapat mengoptimalkan penerapan fungsi manajemen ke arah yang lebih profesional dalam bidang ketatalaksanaan dan

kepegawaian serta pendayahgunaan aparatur negara lainnya melalui analisis jabatan serta

pendidikan dan latihan rutin bagi setiap pegawainya sebagai upaya peningkatan

profesionalisme kinerja fungsi organisasi. skripsi Administrasi negara

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebutuhan Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.”

I.2 Rumusan Masalah skripsi Administrasi negara

Adapun masalah yang timbul pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar yaitu: Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja?

I.3 Tujuan Penelitian skripsi Administrasi negara

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kebutuhan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.

Selengkapnya terkait contoh skripsi administrasi negara ini bisa anda miliki di sini

Judul Skripsi Administrasi Negara Tebaru Tahun 2011 - 2013

Kali ini saya akan posting Judul Skripsi Sosial Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, yang bisa anda jadikan inspirasi, dalam jual skripsi ini juga terdapat lengkap dari BABI -BAB 5 termasuk daftar pustaka.

Di antaranya Judul Skripsi Administrasi Negara Tebaru Tahun 2011 - 2013

1. JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA : ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR (2013)

2. JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA: ANALISIS PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR REKTORAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (STUDI

KASUS DIKLAT TEKNIS (2012

3. Judul Skripsi Administrasi Negara: Gaya Kepemimpinan Pada Dinas Sosial Kota Makassar

4. JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA: PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

5. JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA: EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN REGULER DI UPTP BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

MAKASSAR

6. JUDUL SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA: KUALITAS PELAYANAN PLN RANTING RAPPANG KEC. PANCARIJANG KAB. SIDRAP

7. Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten

Sidenreng Rappang

8. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Tana Toraja

9. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

10. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (2011)

11. PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS: PASAR SENTRAL MAKASSAR)

12. ANALISIS PENGAWASAN PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE

13. PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR BARAKA DI KABUPATEN ENREKANG

14. IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN PERDESAAN DI KECAMATAN SUMARORONG

KABUPATEN MAMASA

15. Hubungan Budaya Organisasi dengan Efektivitas Kerja pada Rumah Sakit Umum Stella Maris Kota

Makassar

16. Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil di

Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang

17. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN ENREKANG

18. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN DI KABUPATEN MAMUJU

19. STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI KEPARIWISATAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN

GOWA

20. KINERJA PEGAWAI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Untuk Memiliki Skripsi Lengkap Administrasi Negara Ini silahkan Cek di sini

CONOH SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA

CONOH SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perkembangan paradigma studi ilmu administrasi negara sangat cepat dan mengikuti perubahan lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti studi yang sistematis yang dilakukan oleh Nicholas Henry (1995) yang mengelompokkan paradigma administrasi negara atas; (a) dikhotami politik administrasi, (b) paradigma prinsip-prinsip administrasi negara, (c) paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, (d) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan  (e) paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara sampai pada tahun 1970. Setelah tahun 1970, paradigma administrasi negara berkembang menjadi paradigma administrasi pembangunan (J.B Kritiadi:1997). Dalam paradigma ini peran pemerintah dalam pembangunan negara-negara berkembang sangatlah besar. Oleh karena itu menurut Abdullah (1984) peran administrasi pembangunan dalam proses pembangunan adalah sebagai ”Agen of Change”. Hal ini berarti proses perencanaan, perumusan kebijaksanaan, implementasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan semuanya dilakukan oleh pemerintah.

Studi yang dilakukan oleh David Osborne dan Gaebler (1992) menggugat tesis tersebut, bahwa pemerintah tidaklah cukup mampu untuk melakukan sendiri kegiatan sektor  publik; pemerintah tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kegiatan sektor publik. Oleh karena itu keterlibatan unsur swasta, masyarakat dan kelembagaan masyarakat lainya dalam menyelenggarakan sektor publik merupakan pilihan tepat untuk menciptakan efisiensi, efektifitas, pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah peran pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan sektor publik berubah, dimana tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam proses pembangunan, tetapi pihak swasta, kelembagaan masyarakat dan LSM merupakan tiga pilar utama yang harus berperan aktif dalam melakukan proses pembangunan.

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut Abdullah (1984) mengatakan bahwa determinan penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah adalah dibutuhkan ”Infra-Struktur Admnistrasi” yang memiliki kesiapan dan ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi : (a) organisasi pelaksana yang berintikan birokrasi yang mantap dan tangguh; (b) sistem administrasi atau tata laksana yang efektif dan efisien; dan (c) susunan aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi dari segi profesional, orientasional yang disertai rasas dedikasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa kinerja birokrasi pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan evaluasi serta pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.

Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja yang pada intinya ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik (Savas, 1983, Osborne, 1992).

Studi yang dilakukan oleh Savas (1983), LAN Jawa Barat (1999) menunjukkan bahwa kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik lebih rendah ketimbang yang dilakukan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya. Bahkan Savas mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh.

Di kalangan masyarakat masih terdapat keluhan berbagai pelayanan pemerintah (birokrasi) bahkan pameo masyarakat mengatakan bahwa kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah dan bila ada pilihan lain untuk mendapat KTP selain dari Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan, maka saya akan memilih ke Supermaket karena disana pegawainya ramah, suka senyum, menanyakan apa yang dapat dibantu. Sebaliknya kalau anggota warga masyarakat ke kantor Kelurahan atau Kecamatan sangat paradoksal dengan apa yang terjadi di Supermaket untuk mendapat pelayanan (Zanapiha, 1999).

Selama ini seperti yang diakui oleh Moestopadidjaja (1997) bahwa pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, prosedur berbelit-belit, rendahnya ketidakpastian   waktu  pelayanan. Gejala ini oleh Bryant dan White (1987) sebagai suatu gejala ketidak mampuan administratif, umumnya terjadi di Negara-negara sedang berkembang.

Penilaian kinerja birokrat pemerintah selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai, anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan; dan bukan pada faktor-faktor output atau outcomes-nya, misalnya tingkat efisiensi biaya, kualitas layanan, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah antara lain perbedaan antara kinerja yang diharapkan (intended perfomance) dengan praktek sehari-hari (actual perfomance), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya (LAN Jawa Barat, (1999). Studi lainnya dilakukan oleh Hardjo Soekarto (1999) menunjukkan bahwa pelayanan publik selama ini masih menunjukkan mental model birokrat sebagai yang di layani oleh masyarakat, bukan  justru sebaliknya aparat yang harus melayani masyarakat. Hal ini terjadi karena pendekatan kekuasaan birokrasi lebih dominan ketimbang keberadaan aparatur sebagai pelayan masyarakat. Kekuasaan birokrat sangat kuat sekali dan bahkan tak ada organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu mengontrolnya sehingga praktek penyelenggaraan pelayanan publik selama ini yang menjadi beban masyarakat dan birokrat cenderunng melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Mohammad, 1999).

Sementara itu peran aparatur negara (birokrasi) sejak beberapa dekade yang lalu lebih disiarkan sebagai penyandang dua peran yaitu sebagai Abdi Negara dan sebagai Abdi masyarakat dan peran sebagai abdi negara menjadi sangat dominan ketimbang peran sebagai abdi masyarakat. Siklus pelayanan lebih berakses ke kekuasaan birokrasi ketimbang melayani masyarakat. Akibatnya aparatur cenderung melayani dirinya sendiri dan meminta layanan dari masyarakat (Thoha, 1993, Idrus, 1995). Berkaitan dengan hal ini Kaufman (1976) mengatakan bahwa tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih diutamakan terutama yang berkaitan dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan publik.

Berdasarkan studi yang dilakukan LAN Sulsel (1997) menunjukkan bahwa pelayanan aparat birokrat terhadap masyarakat/ dunia usaha masih menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya 4.396 jenis pungutan yang dilakukan aparatur mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dari jumlah pungutan tersebut, sekitar 27% dari total biaya produksi dialokasikan untuk memperoleh pelayanan aparatur. Hal ini menunjukkan birokrat menjadi penghambat bagi tumbuhnya daya asing masyarakat itu sendiri.

Tjokroamidjojo (1988) mengidentifikasi ada empat faktor besar yang menghambat  efisiensi administrasi negara (birokrasi), yaitu : (1) kecenderungan membengkaknya birokrasi baik dalam arti struktur maupun luasnya campur tangan terhadap kehidupan masyarakat, (2) lemahnya kemampuan manajemen pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan, dan (3) rendahnya produktivitas pegawai negeri. Sementara Siagian (1987), mengidentifikasikan ada tiga jenis kelemahan yang melekat pada pegawai negeri (birokrat) kita, adalah (1) kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin, menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambila keputusan, (2) kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil melakukan tugas-tugas, baik yang bersifat rutin, maupun yang bersifat pembangunan, dan (3) kemampuan teknologis, yaitu kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian LAN Perwakilan Sulawesi Selatan (2000) tentang tingkat kemampuan tenaga perencana Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan tenaga perencana pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya iklim organisasi yang mendukung berkembangnya kemampuan pegawai, tak ada kebijakan tentang jabatan fungsional perencana dan rendahnya penghargaan pemerintah terhadap jabatan tersebut sehingga motivasi tenaga perencana untuk mengembangkan diri masih rendah. Studi lain adalah yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai rendah, baik dilihat dari tingkat pendidika, pengalaman, produktivitas kerja, ataupun disiplin kerja terbukti rendah (PPK-UGM, 1991/1992:2). Penelitian yang sama oleh FISIPOL-UGM pada kantor Bappeda di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lombok menemukan bahwa penampilan Bappeda sangat dipengaruhi oleh para aparatnya dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi; juga oleh tingkat profesionalisme pegawai, organisasi dan mutu kepemimpinan dalam lembaganya (FISIPOL-UGM, 1991:4).

Studi empiris lain yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintah dilihat dari pendekatan proses misalnya penelitian yang dilakukan oleh Baddu (1994), suatu analisis tentang prestasi kerja dan hubungannya dengan kepuasaan dan semangat kerja pada Kantor Setwilda Tk. I Sul-Sel, penelitian yang dilakukan oleh Thahir, M.M. (1997), suatu analisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kantor Kopertis Wilayah IX Ujung Pandang.

Beberapa penelitian empiris di atas baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh kalangan akademik menunjukkan bahwa penelitian tentang kinerja birokrasi pemerintah dilihat dari sudut pendekatan proses masih bersifat parsial, yaitu hanya berkaitan dengan analisis pada tingkat individu pegawai, tetapi belum melihat secara komprehensif dari sudut kinerja birokrasi pemerintah secara keseluruhan.

Semua ini menunjukkan bahwa kerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih memerlukan kajian yang mendalam dan sungguh-sungguh sehingga peran birokrasi sebagai instrumen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Kasus pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten khususnya di Kabupaten Bone menarik dikaji terutama yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, implementasi, pengendalian dan evaluasi melibatkan birokrat daerah (lokal). Disamping itu pula pelayanan pendidikan ini menyentuh kebutuhan seluruh masyarakat.

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena kinerja birokrasi pemerintah kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan menggunakan pendekatan proses (internal process approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan. Variabel kinerja ini penting diteliti karena didasarkan atas alasan bahwa kinerja output yang diberikan kepada lingkungan akan sangat tergantung pada tinggi rendahnya kinerja proses. Hal ini berarti organisasi birokrasi pemerintah tak dapat meningkat kebertanggungjawabannya (accountability), kepercayaan, menciptakan keadilan, efektivitas eksternal dan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja eksternalnya tanpa memiliki kinerja internal yang baik.

B.     Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi organisasi, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bone ?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ?

C.    Tujuan Penelitian

1.      Untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintahan khususnya berkaitan dengan efesiensi organisasi, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bone

2.      Untuk mengetahuai faktor yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

D.    Manfaat Penelitian

1. Secara akademik; sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji kinerja birokrasi pemerintah pada masa yang akan datang .
2. Secara metodologi; penelitian ini memperkaya indikator pengukuran tentang kinerja birokrasi pemerintah khususnya dilihat dalam sudut pandang pendekatan proses.
3. Secara praktis; penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja instansi Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa datang.

CONOH SKRIPSI ADMINISTRASI NEGARA SELENGKAPNYA DI SINI